KAMMI Desak Pemerintah Segera Evaluasi Terkait Hak Keuangan BPIP | KAMMI NEWS

KAMMI Desak Pemerintah Segera Evaluasi Terkait Hak Keuangan BPIP

KAMMINEWS.COM, Jakarta – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak agar Peraturan Presiden No 42 tahun 2018 terkait gaji...


KAMMINEWS.COM, Jakarta – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak agar Peraturan Presiden No 42 tahun 2018 terkait gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) segera dievaluasi.

KAMMI menilai kebijakan itu justru bertentangan dengan nilai-nilai yang terkadung dalam pancasila yang mengedepankan nilai-nilai keadilan.

"Saya atas nama organisasi KAMMI meminta agar kebijakan itu segera dievaluasi. Karena kebijakan ini justru sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam pancasila itu sendiri," Kata Ketua Umum KAMMI Irfan Ahmad Fauzi, Selasa (29/05/2018).

Lebih lanjut Irfan menyarankan agar presiden Joko Widodo dapat menahan diri serta bijaksana dalam menggunakan keuangan negara.

"Hutang luar negeri kita terus mengalami kenaikan dan ekonomi rakyat sedang turun-turunnya, belum lagi nilai tukar rupiah yang melemah itu dulu harusnya yang diselesaikan Presiden, bukan justru menggaji satu orang dengan jumlah yang begitu besar," kata Irfan.

"Jika ini sampai terjadi, maka miliaran rupiah uang negara akan dianggarkan hanya untuk menggaji satu orang dalam setahun, apa ini masuk akal?" sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di antaranya mengatur gaji dewan pengarah, pejabat hingga pegawai BPIP.

Dalam perpres tersebut, gaji untuk seorang Ketua Dewan Pengarah senilai Rp 112.548.000, Sementara gaji delapan anggota Dewan Pengarah BPIP  senilai Rp 100.811.000,-. Hak keuangan tersebut lebih besar dari pendapatan Presiden hingga kepala lembaga negara.

Presiden dan Wakil Presiden RI menerima gaji sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pasal 2 UU tersebut, tercantum bahwa gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR, MA, BPK) adalah sebesar Rp 5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, besarnya gaji pokok Presiden setiap bulannya adalah enam kali besaran gaji tersebut, yaitu Rp 30.240.000. Sementara gaji pokok Wakil Presiden setiap bulan adalah empat kali dari besaran gaji tersebut, yakni Rp 20.160.000. Adapun besarnya tunjangan jabatan yang diterima Presiden dan Wakil Presiden setiap bulan diatur dalam Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001, yaitu sebesar Rp 32.500.000 untuk Presiden dan Rp 22.000.000 untuk Wakil Presiden.

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo, misalnya, menerima penghasilan Rp 62.740.030 per bulan. Sementara Wapres Jusuf Kalla setiap bulan mendapat Rp 42.160.000. Angka itu masih jauh lebih kecil dibandingkan yang diterima oleh dewan pengarah BPIP.

"Harus evaluasi, tidak bisa tidak, jangan sampai pembina pancasila sudah tidak pancasila sejak awal,” tandas Irfan. (*)
Nama

Agenda,28,Aksi,17,Aplikasi,1,Artikel,6,Audiensi,2,Berita,9,Daerah,33,Debat,1,Demonstrasi,68,Dialog,7,Diskusi,12,Ekonomi,17,Historis,2,Hukum,16,Internasional,9,KAMMI,4,Kamminews,38,Kampus,8,Kebangsaan,21,Keumatan,2,Konsolidasi,1,Muktamar,1,Musda,3,News,40,Opini,18,Orasi,24,Pelantikan,12,Pelatihan,1,Perempuan,9,Pernyataan,13,Politik,32,Religi,9,Sejarah,2,Sejarah KAMMI,1,Silaturahmi,11,Solidaritas,20,Sosial,29,Tentang KAMMI,1,Tradisi,2,Zona,6,
ltr
item
KAMMI NEWS: KAMMI Desak Pemerintah Segera Evaluasi Terkait Hak Keuangan BPIP
KAMMI Desak Pemerintah Segera Evaluasi Terkait Hak Keuangan BPIP
https://1.bp.blogspot.com/-JVEiuyb1MhI/Ww4YSup-zWI/AAAAAAAAAts/v9qolfHo5hcDO9u8cEV5rfrCmrb2ga3JQCLcBGAs/s640/2330760506.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JVEiuyb1MhI/Ww4YSup-zWI/AAAAAAAAAts/v9qolfHo5hcDO9u8cEV5rfrCmrb2ga3JQCLcBGAs/s72-c/2330760506.jpg
KAMMI NEWS
https://www.kamminews.com/2018/05/kammi-desak-pemerintah-segera-evaluasi-terkait-hak-keuangan-pbip.html
https://www.kamminews.com/
https://www.kamminews.com/
https://www.kamminews.com/2018/05/kammi-desak-pemerintah-segera-evaluasi-terkait-hak-keuangan-pbip.html
true
5458317180500775300
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy