Politik Kemanusiaan Indonesia, Sebuah Perenungan Tanpa Henti | KAMMI NEWS

Politik Kemanusiaan Indonesia, Sebuah Perenungan Tanpa Henti

    Oleh: Oksa Bachtiar Camsyah Tewasnya enam laskar pengawal pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Jalan Tol Jakarta-Ci...

 
Oleh: Oksa Bachtiar Camsyah

Tewasnya enam laskar pengawal pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 pada Senin lalu, menambah rentetan kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia era Presiden Joko Widodo.

Peristiwa ini semakin menyesakkan dada karena dilakukan oleh aparat keamanan, yang hingga kini, masih menimbulkan perdebatan di sejumlah kalangan. Pembentukan tim pencari fakta independen pun disebut menjadi salah satu alternatif solusi untuk membongkar kasus ini.

Silang pendapat di antara kedua pihak terus menyeruak ke hadapan publik. Pasalnya, peristiwa memilukan ini terjadi di tengah penanganan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang notabene muara akhirnya adalah perlindungan manusia dari virus corona. Namun faktanya, enam nyawa anak bangsa justru hilang di ujung peluru polisi pada malam itu.

FPI sendiri menuding bahwa meninggalnya enam laskar mereka merupakan extrajudicial killing. Bahkan, salah seorang pakar hukum tata negara menilai, tindakan kepolisian terhadap laskar FPI itu berpotensi menjadi unlawful killing alias pembunuhan di luar hukum.

Cukup beralasan bila peristiwa tersebut dinilai sebagai puncak dari kegagalan negara dalam mengelola iklim politik, hukum, dan HAM di Indonesia. Pemerintah seakan membiarkan polemik ini berlangsung lama dengan acap kali menggunakan pendekatan kekuatan dalam proses penyelesaiannya.

Yang lebih menyedihkan, Presiden Joko Widodo dalam pidato Hari HAM sedunia tahun 2020 pada 10 Desember ini, hanya berfokus terhadap retorika penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia lupa, atau mungkin pura-pura lupa, pelanggaran HAM juga banyak terjadi di masa kepemimpinannya.

Memang dalam catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, ada belasan kasus yang belum selesai dan disebut masih dalam tahap penyelidikan.

Belasan kasus itu ialah peristiwa tahun 1965-1966, penembakan misterius (Petrus) tahun 1982-1985, peristiwa Talangsari Lampung tahun 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, dan kerusuhan Mei 1998.

Kemudian peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei tahun 1999, peristiwa Jambu Keupok Aceh tahun 2003, peristiwa pembunuhan dukun santet tahun 1998-1999, peristiwa rumah geudong Aceh tahun 1998, peristiwa Paniai tahun 2014, serta peristiwa Wasior dan Wamena tahun 2001.

Jokowi mengaku, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan pegiat HAM, yaitu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting negara.

Namun nyatanya, Jokowi tidak menyinggung bahwa 2019 juga disebut sebagai tahun suram penegakan HAM oleh Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM nenyatakan, hal itu ditandai dengan tewasnya 10 warga sipil saat demonstrasi terhadap hasil Pilpres 2019, di mana pelakunya belum ditemukan hingga sekarang.

Kemudian tewasnya lima orang saat demonstrasi terhadap pengesahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Tak hanya itu, Komnas HAM juga menerima 2.757 aduan kasus HAM sepanjang 2019.

Belum lagi sejumlah kasus lainnya yang memang menjadi sorotan publik, seperti penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, di mana pelaku dari kasus ini dinilai tidak mendapatkan hukuman yang sepadan dengan apa yang dilakukannya.

Negara selalu dinilai gagap bila berbicara tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Bukan kali ini saja, pidato Jokowi tahun lalu pun dikritisi banyak pihak karena sama sekali tidak menyinggung soal penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM. Ia kerap memusatkan perhatiannya kepada pembangunan ekonomi.

Padahal, tidak ada peradaban yang baik yang dibangun di atas darah dan bangkai anak bangsa sendiri.

Kita mesti mengakui bahwa tewasnya enam laskar FPI merupakan residu dari politik negara kita yang cenderung sering mengedepankan penanganan hilir dari suatu masalah. Tidak ada ruang dialog yang dibentuk untuk menjembatani pemerintah dengan kekuatan sosial masyarakat yang memang telah terbentuk secara kuat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Negara kita selalu sibuk berbicara investasi dan peningkatan ekonomi. Padahal hal itu tidak akan tercapai tanpa adanya persatuan di sesama anak bangsanya. Presiden harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh negara dalam menyelesaikan masalah ini.

Sebagai pemimpin tertinggi di republik ini, Presiden harus segera mengambil sikap sebelum korban lain terus berjatuhan. Presiden harus menyadari bahwa politik yang dibangun di alam demokrasi ini adalah politik kemanusiaan yang wajib menjunjung tinggi nilai universal hak asasi manusia, yang juga dideklarasikan oleh negara-negara di dunia.

Rakyat dan kita semua nampaknya sudah cukup merasakan bahwa Indonesia hari ini mengalami semacam demokrasi beku atau frozen democracy, yakni masa yang seharusnya menjadi etape konsolidasi demokrasi, namun justru mengalami stagnasi dan bahkan kemunduran.

Fase ini ditandai dengan tidak pernah tercapainya konsolidasi sosial-politik, ekonomi yang sempoyongan dan masih menyisakan kemiskinan, serta tidak tuntasnya persoalan sosial, politik, dan hukum.

Presiden jangan sampai terjebak dalam kondisi seperti apa yang disampaikan Antonio Gramsci dalam teori hegemoninya. Teori yang dituangkan dalam buku Selection from Prison Notebooks (ditulis ketika Gramsci dipenjara pada tahun 1929-1935) ini menyatakan, kuasa mayoritas menjadi absolut adanya.

Dalam konteks Indonesia sekarang, demokrasi hanya milik mereka yang memiliki dominasi kuasa yang ditopang oleh materi. Ideologi kemanusiaan sebagai bagian dari identitas politik, dikeranjangsampahkan.

Fakta ini dapat dilihat dari lemahnya kapasitas pemimpin kita, baik secara moralitas maupun leadership. Justru mereka menjadikan materi sebagai ideologi politik dan lingkungan sekitarnya yang melenggang tanpa hambatan menuju kursi kekuasaan.

Desember, 2020.

 

Nama

Agama,15,Agenda,38,Artikel,27,Berita,135,Budaya,3,Daerah,67,Demonstrasi,54,Dialektika,28,Diskusi,15,Ekonomi,20,Hukum,32,Inovasi,2,Internasional,2,Kamminews,29,Kampus,19,Kebangsaan,24,Konsolidasi,5,Mukernas,2,Musda,3,Muskerda,2,Muskom,2,Muswil,2,Nasional,3,News,67,Opini,35,Orasi,50,Pelantikan,17,Pendidikan,4,Perempuan,14,Pernyataan,23,Politik,51,Silaturahmi,14,Sosial,57,
ltr
item
KAMMI NEWS: Politik Kemanusiaan Indonesia, Sebuah Perenungan Tanpa Henti
Politik Kemanusiaan Indonesia, Sebuah Perenungan Tanpa Henti
https://1.bp.blogspot.com/-Dj41x7kQyE4/X9IdUBZFq-I/AAAAAAAAAMU/wJzkc3m6w0AWzTvsuUiz9fcAwM2N-RdlgCLcBGAsYHQ/w540-h359/WhatsApp%2BImage%2B2020-12-10%2Bat%2B21.04.11.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-Dj41x7kQyE4/X9IdUBZFq-I/AAAAAAAAAMU/wJzkc3m6w0AWzTvsuUiz9fcAwM2N-RdlgCLcBGAsYHQ/s72-w540-c-h359/WhatsApp%2BImage%2B2020-12-10%2Bat%2B21.04.11.jpeg
KAMMI NEWS
https://www.kamminews.com/2020/12/politik-kemanusiaan-indonesia-sebuah-perenungan-tanpa-henti.html
https://www.kamminews.com/
https://www.kamminews.com/
https://www.kamminews.com/2020/12/politik-kemanusiaan-indonesia-sebuah-perenungan-tanpa-henti.html
true
5458317180500775300
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy